Mengenal Indonesia Melalui Kuliner

Di mata orang asing, keragaman kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia, dengan berbagai cita rasa yang menggoda lidah dan perut itu, mendapatkan acungan jempol.

Keragaman kuliner Indonesia merupakan cermin pluralitas budaya bangsa Indonesia yang belum banyak ditemui pada kuliner bangsa-bangsa lain di dunia. Pujian mengenai keragaman kuliner Indonesia datang dari Hisanori Kato. Dalam bukunya Kangen Indonesia: Indonesia di Mata Orang Jepang, ia mengemukakan kekagumannya terhadap keragaman kuliner Indonesia. Hisanori Kato lama tinggal di Indonesia.Ia kerap mencicipi aneka macam kuliner khas daerah di warungwarung.

Menurut Kato,makanan Indonesia merupakan harta karun,tak hanya lezat tapi juga kaya akan rasa. Kato memberi contoh masakan Jawa. Masakan Jawa, Kato menilai, cenderung memiliki rasa yang manis, sedangkan masakan Padang dominan dengan rasa pedas.“ Makanan Jawa yang manis berlawanan dengan masakan Padang yang pedas,”ujar Kato.( halaman 21) Bagaimana dengan soto Makassar dan ikan bakar Sulawesi?

Makanan asli bumi angin mamiri itu, kata alumnus Fakultas Sastra Universitas Hosei Tokyo itu, merupakan makanan yang enak dan unik.Bahkan, kedua jenis kuliner ini dianggapnya mewakili identitas Indonesia di ranah makanan. Bagi Kato, keragaman kuliner di berbagai daerah itu bukan sekadar keragaman pemenuhan rasa lapar dan dahaga. Berbagai macam kuliner khas daerah itu mencerminkan keragaman budaya Indonesia.

Makanan Indonesia yang beragam rasa itu merupakan potret Bhinneka Tunggal Ika masyarakat Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki beragam suku, tetapi juga mempunyai beragam rasa. Dan, semua rasa itu telah dijaga oleh payung besar yang disebut warung.(halaman 34) Aneka macam kuliner khas Indonesia juga mengingatkan Kato pada kuliner khas negaranya (Jepang).

Ia,misalnya,membandingkan rasa bakso dan bakwan Malang dengan beberapa makanan khas Jepang. “Gorengan mengingatkan saya akan tempura Jepang. Bakso mirip sajian Oden di Jepang. Lalu,bakwan Malang yang juga salah satu makanan favorit saya merupakan kombinasi yang saling melengkapi antara kuahnya yang bersambal dengan isinya, juga seperti Oden di Jepang”( halaman 28).

Tak hanya keragaman kuliner yang menarik perhatian Hisanori Kato. Dalam buku setebal 144 halaman ini,ia juga cara makan orang Indonesia. Menurut dia,cara makan mencerminkan budaya suatu bangsa. Ketika makan, misalnya, orang Indonesia menggunakan tangan. Sedangkan orang Barat makan dengan menggunakan garpu, sendok, dan pisau. Cara makan orang Barat menyiratkan superioritas manusia terhadap alam.

Beda dengan budaya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,yang makan dengan menggunakan tangan. Makan menggunakan tangan menjelaskan hubungan manusia dengan alam. Dalam bukunya ini, Kato tak hanya menyoroti kuliner, tapi juga transportasi di Indonesia. Mengenai sarana angkutan di negeri ini,ia mengungkapkan rasa heran, prihatin bahkan takut karena ketidaknyamanan menggunakan jasa transportasi massal.

Kato kaget dan takut ketika banyak bus kota yang pernah ditumpanginya tak memiliki pintu. Sudah tanpa pintu masih juga melaju dengan kecepatan tinggi. Ia juga waswas terhadap perilaku sopir bus kota yang tidak konsentrasi saat menyetir. Di Jakarta,banyak sopir bus yang menyetir sambil makan gorengan. Belum lagi banyak pencopet turun naik bis seenaknya.

Di Jepang, katanya, tidak ditemui hal seperti itu. Menggunakan transportasi umum atau massal di Indonesia memang bertolak belakang dengan menikmati kuliner. Namun, menurutnya, ada sisi positif tatkala melihat orang Indonesia menggunakan transportasi massal.

Ia memberi contoh, antrean panjang pada jam jam sibuk di halte Transjakarta. Antrean panjang menunggu bis membutuhkan kesabaran. Kato menganggap orang Indonesia hebat dalam hal kesabaran. Para penumpang rela menunggu bus tanpa mengeluh, walau hingga berjam- jam.

Kesan lain yang muncul dari Hisanori Kato selama menikmati layanan angkutan massal di Jakarta, adalah keramahan orang Indonesia.Menurut dia, ada sikap peduli terhadap sesamanya dalam bus kota dan Transjakarta. Misalnya,memberikan tempat duduk kepada penumpang yang lebih tua, wanita hamil atau wanita yang membawa anak kecil. Keramahan dan kepedulian itu kini tidak ada di negaranya, Jepang.

Terhadap keramahan terhadap sesama penumpang itu, Kato mengatakan bahwa masyarakat Jepang seharusnya belajar pada orang Indonesia. Sebab, itu merupakan salah satu nilai yang perlu ditiru. Reza Akbar Felayati, Pelajar Sekolah Internasional Ciputra Surabaya

Sumber Referensi ; http://www.koran-sindo.com/node/285146

Apa Sih Kebudayaan Itu ?

Secara etimologi, kata kebudayaan berasal dari kata Sansekerta yaitu budhayah, yang merupakan bentuk jamak dari kata budik yang berarti “akal”.
Dalam bahasa asing kebudayaan disebut culture. Culture berasal dari kata latin yakni Colore, yang berarti mengolah atau mengerjakan, terutama yang berkaitan dengan tanah.

Bagimanakah Perumusan Pengertian Kebudayaan?
Perkataan kebudayaan dalam pembicaraan sehari-hari sering digunakan untuk maksud yang artinya sebagian dari kebudyaan saja. Sering kita dengar tentang malam kebudayaan, gedung kebudayaan, perkumpulan kebudayaan, yang kalau kita tinjau maksudnya ternyata yang dimaksud adalah bagian dari kebudayaan, yaitu berupa macam-macam kesenian. Kesenian termasuk kebudayaan. Tetapi kesenian saja belum merupakan kebudayaan seluruhnya, hanya sebagian kecil.
Beberapa ahli antropologi merumuskan pengertian kebudayaan, sebagai berikut:

E.B. Tyler
kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Ralph Linton
Kabudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku, yang unsur-unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu.

White
kebudayan adalah sesuatu organisasi dari tingkah laku.

APA SIH EKONOMI ITU ??

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity).

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi — seperti yang telah disebutkan di atas — adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia.

Ada sebuah peningkatan trend untuk mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisa ekonomi adalah “pembuatan keputusan” dalam berbagai bidang dimana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikel-artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.

Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan “apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?” The traditional Chicago School, with its emphasis on economics being an empirical science aimed at explaining real-world phenomena, has insisted on the powerfulness of price theory as the tool of analysis. On the other hand, some economic theorists have formed the view that a consistent economic theory may be useful even if at present no real world economy bears out its prediction.

REF:

Google, Blogspot, Wikipedia

wawan-junaidi.blogspot.com

Apa Itu Politik ?

Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).

 

Secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan polisi kebijakan. Kata “politis” berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata “politisi” berarti orang-orang yang menekuni hal politik.

1.  Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.

2. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kenijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain:kekuasaan politik, legitimasi,sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik,proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Lembaga politik

Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan adalah lembaga sosial, baik yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh masyarakat saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.

Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian menjalankan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) adalah lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) melainkan seluruh perilaku yang terpola dalam kita mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.

Persoalan utama dalam negara yang tengah melalui proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia saat ini adalah pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak bisa berjalan sesuai dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi adalah merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti bagi orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang terbuka dan mencerminkan keinginan orang banyak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru bisa dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh negara untuk bisa teraktualisasikan, saat tiap individu berhubungan dengan individu lain sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Kekuasaan

Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.

Perilaku politik

Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik contohnya adalah:

• Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / pemimpin
• Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol , mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lsm lembaga swadaya masyarakat
• Ikut serta dalam pesta politik
• Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
• Berhak untuk menjadi pimpinan politik
• Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku

Negara

negara merupakan suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. ketentuan yang tersebut diatas merupakan syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933

REF :

Google, Blogspot

http://politik.kompasiana.com/

 

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A.             PENGERTIAN POLITIK STRATEGI dan POLSTRANAS

Politik berasal dari bahasa Yunani berupa Polistaia atau Polis yang berarti negara atau  kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan Taia yang berarti urusan. Politik mempunyai pngertian yangberbeda-beda berdasarkan dari kepentingan penggunanya, yaitu:

a.     Kepentingan umum; suatu rangkaian prinsip, keadaan, cara, dan alat untuk mencapai tujuan bersama.

b.     Kebijaksanaan; pertimbangan tertentu yang lebih menjamin terlaksanya suatu usaha, cita-cita , dan tujuan.

Jadi politik adalah tindakan suatu kelompok individu mengenai permasalahan tentang negara atau masyarakat. Politik sendiri membahas mengenai: negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan distribusi.

Strategi berasal dari bahasa Yunani berupa Strategia yang berarti senia seorang panglima di medan perang. Menurut Karl Von Clausewitz strategi adalah pengetahuan mengenai strategi tempur untuk memenangkan perang dimana perang yang dimaksud adalah kelanjutan dari politik. Dalam pengertian umum, trategi berarti rencana untuk mencapai tujuan.

Politik nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan keputusan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah seperangkat cara atau mekanisme yang mempunyai fungsi dan peranan dalam mencapai tujuan nasional. Strategi nasional terdiri dari strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

B.             DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Untuk menyusun politik maupun startegi nasional diperlukan pemahaman pokok-pokok pemikiran yang ada didalam sisttem manajemen nasional berdasarkan pada ideology Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional.

Landasan pemikiran pada manajemen nasional sangatlah penting sebagai kerangka acuan dalam menyusun politik dan strategi nasional, karena mengandung dasar negara, cita-cita dan konsep stategi nasional.

C.             PENYUSUNAN POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Pemerintah dan lembaga negara yang diatur UUD 1945 merupakan suprastruktur politik. Lembaga negara tersebut berupa MPR, DPR, Presiden, BPK, MK, KY dan MA. Dan badan yang berada di dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik. Infrastruktur politik mencakup pranata politik seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok yang berkepentingan, dan kelompok penekan. Suprastruktur dan infrastruktur politik harus berdiri seimbang dan dapat bekerja sama.

Suprastruktur politik mengenai mekanisme penyusunan politik diatur oleh presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh wakitl presiden. Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menajlankan undang-undang, presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan daerah. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah tertinggi. Pasal 4 ayat 1 memberi wewenang yang luas kepada presiden sehingga segala pelaksanaan pemerintah bergantung kepada pemerintah. Tetapi UUD 1945 membatasi sesuai dengan penjelasan yang mengatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

Selain sebagai eksekutif , presiden bersana DPR menjalankan legislative power. Dalam pasal 5 ayat 1, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Setiap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan presiden, kemudian disahkan oleh presiden sebagai undang-undang. Dalam hal pemilihan, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi presiden pada saat sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden.

Visi dan misi ini yang dijadikan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan negara dan bangsa Indonesia. Politik dan strategi nasional mengacu pada GBHN yang ditetapkan MPR.

Semangat dan isi UUD 1945 Pasal 28 merupakan sila kedua dan keempat yaitu mengakui dan menjamin hak asasi manusia atas dasar kesamaan dalam bidang politik, organisasi, dan pengajuan pendapat. UUD 1945 dan undang-undang telah menjamin sepenuhnya kepada warga negara untuk dapat mengemukakan pendapat, pandangan, pemikiran,dan gagasan secara bebas. Namun kebebasan itu bukan berarti kemauan kita sendiri dan merugikan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Kebebasan yang demikian tidak sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa. Kita selalu mencari keseimbangan, keselarasan, dan keserasian.

Peran warga negara dalam memantapkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah dengan mewujudkan strategi politik unttuk mencapai tujuan nasioanal dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan bertanggung jawab.  Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan dalam strategi politik. Organisasi kemasyarakatan diluar struktur lembaga negara disebut sebagai infrastruktur politik. Artinya organisasi atau lembaga ini berperan sebagai pengawas terhadap jalannya lembaga negara (suprastruktur). Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia berdasarkan ketentuan yang berlaku serta secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagai wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila.

D.             STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

Stratifikasi politik nasional dalam negara RI yaitu:

a.              Tingkat penentu kebijakan puncak

b.              Tingkat kebijakan umum

c.              Tingkat penentu kebijakan khusus

d.              Tingkat penentu kebijakan teknis

e.              Tingkat penentu kebijakan daerah

E.             POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL dan MANAJEMEN NASIONAL

Tujuan politik bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itui seluruh bangsa perlu ikut serta dalam mencapai tujuan tersebut.

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan global. Pelaksanaan tercapainya tujuan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan warga negara bangsa Indonesia untuk aktif ikut serta didalam pembangunan.

Managemen nasional bersistem orientasi yang bersifat kompherensif, strategis dan integral dalam penemuan dan pengenalan factor strategis secara menyeluruh. Sistem managemen nasional menjadi kerangka, landasan, pedoman, dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran dan penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah. Sebuah sistem harus menjelaskan unsure, struktur, proses, fungsi, serta lingkungan yang mempengaruhi. Unsure utama sistem manajemen nasional dalam tata nrgara meliputi negara, bangsa Indonesia, pemerintah, dan masyarakat.

F.              IMPLEMENTASI POLITIK dan STRATEGI NASIONAL

Implementasi politik bisa diterapkan disegala bidang, seperti:

a.              Ekonomi

b.              Hukum

c.              Politik luar negri dan penyelenggara negara.

d.              Agama

e.              Komunikasi dan informasi serta media massa

f.               Pendidikan

g.              Kedudukan serta peranan perempuan

h.              Pemuda dan olahraga

i.               Pembangunan daerah

j.               Sumber daya alam dan lingkungan

k.              dan pertahanan dan keamanan

REFRENSI:

Abdulkarim, Aim. Pendidikan Kewarganegaraan. 2008. Jakarta: Grafindo Media Pratama

Muchji, Achmad, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan. 2007. Jakarta: Gunadarma

melinmelinda49.blogspot.com

Strategi Ketahanan Nasioanal

Strategi Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional sangatlah penting dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara karena Ketahanan Nasional merupakan kemampuan suatu bangsa dan negara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa guna dapat mencapai kesejahteraan bangsa dan melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan.

Ketahanan Nasional sangat dipengaruhi oleh Ketahanan dan Kestabilan dalam bidang:
• Politik
• Ekonomi
• Sosial Budaya
• Pertahanan Keamanan Nasional

Ketahanan dan Kestabilan Politik:
Iklim Politik yang mendukung terciptanya kestabilan politik sangat diperlukan dalam mencapai terwujudnya ketahanan nasional.

Untuk itu diperlukan dukungan yang kuat dalam bentuk:
• pemerintahan yang bersih (clean and good governance), dengan tingkat legitimasi dan kredibilitas yang tinggi.
• terselenggaranya system yang transparan dan iklim demokrasi yang sehat.

Ketahanan dan Kestabilan Ekonomi:
• Diperlukan dukungan dalam bentuk sistem perekonomian yang kuat dan bertumpu pada ketahanan dan kemampuan bangsa sendiri, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas (resource based) sehingga tidak mudah goyah oleh gejolak yang bersifat internal maupun eksternal.

• Kekuatan dan kestabilan sistem perekonomian dapat terbentuk dengan adanya sistem dan

Pelaksanaan yang baik dalam sektor moneter maupun riil dalam bentuk kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang membangun.

Ketahanan dan Kestabilan Sosial Budaya:
Faktor-faktor yang mempengaruhi:
- Nilai-nilai yang ditanamkan dan diyakini oleh masyarakat maupun system sosial – budaya yang diciptakan oleh pemerintah.
- Tingkat pendidikan masyarakat, untuk terciptanya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan faktor yang sangat penting agar masyarakat tidak rentan, memiliki daya tahan dalam menghadapi setiap gejolak serta memiliki kemampuan untuk berusaha dan bertumpu di atas kekuatan lokal dan keunggulannya sendiri.

Kestabilan Pertahanan dan Keamanan Nasional (hankamnas):

• System Pertahanan dan Keamanan Nasional yang kuat dan dijalankan dengan benar, dengan keberpihakan pada kepentingan seluruh rakyat sangat penting untuk memberikan jaminan rasa aman, khususnya untuk menjalankan kegiatan perekonomian atau usaha bagi seluruh masyarakat sebagaimana telah dicanangkan dari awal berdirinya republik tercinta ini (khususnya tercantum dalam UUD ’45).
• Pada akhirnya jaminan rasa aman ini akan menjamin kelancaran roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Permasalahan yang Dihadapi dan Dampaknya pada Ketahanan Nasional dan Akar Permasalahan Penyebab Timbulnya Krisis dan Rentannya Ketahanan Nasional

Krisis yang telah berkepanjangan di Indonesia terjadi sebagai akibat dari kombinasi dan akumulasi gejolak eksternal yang berdampak penularan (contagion effect) pada segala struktur maupun tatanan system dalam negeri. Berawal dari gejolak pasar uang yang sangat hebat berakibat pada krisis yang sangat mendalam di berbagai sektor. Pada dasarnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia merupakan akibat dari:
• besarnya keinginan untuk menguasai pasar global tanpa dukungan infrastruktur teknologi serta sistem manajemen (pengelolaan sumber daya) yang kuat.
• cepatnya proses integrasi dunia usaha / perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian global, tanpa      pembangunan fondasi yang kokoh
• lemahnya dukungan instrumen kelembagaan yang efisien serta tertata baik
• kurangnya penguasaan di bidang infrastruktur teknologi industri yang tepat guna, yang mengandalkan keunggulan lokal.
• lemahnya akses pada jalur informasi global.
• lemahnya struktur pendanaan pada dunia usaha.
• lemahnya sistem pendidikan yang belum membuat masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian.
• lemahnya struktur industri, sehingga masih sangat tergantung pada negara lain, baik dalam hal impor bahan dasar, penguasaan teknologi maupun proses produksi.
• lemahnya daya saing, karena kurangnya penguasaan yang dapat menciptakan produk unggulan.
• lemahnya akses pasar global.
• kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, (sumber daya manusia maupun sumber daya alam).
• lemahnya tata pelaksanaan dan lembaga hukum.

Dampak Krisis Pada Ketahanan Nasional
• depresiasi Rupiah sebagai akibat dari gejolak pasar uang yang bersifat eksternal telah menciptakan suatu kondisi stagflasi dan instabilitas pada perekonomian Indonesia.
• depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat tajam berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan pada mata uang rupiah.
• penerapan tingkat suku bunga tinggi yang diharapkan dapat mengembalikan stabilitas nilai mata uang rupiah telah membuat turunnya kinerja dan bahkan tingkat likuiditas perbankan nasional sebagai akibat dari lemahnya sistem perbankan.
• hal ini membuat “matinya” pergerakan sektor riil sebagai akibat dari menurunnya kegiatan dunia usaha serta investasi secara drastis.
• krisis pada sektor riil telah menciptakan kepanikan pada tatanan masyarakat secara keseluruhan yang belum ditunjang oleh taraf pendidikan yang memadai, serta penguasaan akan akses jalur informasi membuat terciptanya krisis sosial.
• krisis sosial telah mengakibatkan meningkatnya kriminalitas dan kerusuhan sosial.
• dampak dari krisis sosial ini pada akhirnya juga telah mengakibatkan krisis kepercayaan pada pemerintahan yang ada.
• krisis kepercayaan menimbulkan gejala disintegrasi di berbagai wilayah.
• berbagai kerusuhan sebagai akibat dari krisis sosial telah membuat turunnya tingkat kepercayaan dari para investor, khususnya investor asing yang mengakibatkan larinya modal usaha secara besar-besaran dari dalam negeri.
• meningkatnya kriminalitas yang tidak didukung oleh sistem pertahanan dan keamanan yang baik membuat masyarakat tidak merasa mendapat jaminan rasa aman untuk melakukan produktivitas mereka sehingga memperparah kondisi sektor riil.
Puncak krisis pada tahun 1998 maupun dampak krisis global sejak tahun 2008 telah mengakibatkan:
- Tingginya tingkat inflasi
- Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang bergerak ke bilangan negatif
- Defisit transaksi berjalan
- Tingkat pengangguran meningkat tajam
- Meningkatnya angka putus sekolah.
- Meningkatnya masalah kesehatan serta menurunnya harapan hidup masyarakat.

Belajar dari Krisis
Belajar dari krisis yang berkepanjangan telah semakin membuktikan bahwa Ketahanan Nasional yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan kesejahteraan dan pembangunan suatu bangsa dan negara.

Beberapa faktor yang perlu ditingkatkan untuk memulihkan Ketahanan Nasional:
• Pengembangan sumber daya yang dimiliki dalam negeri (resource based), baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dengan memberi perhatian jauh lebih besar pada sistem pelatihan maupun pengembangan (R&D).
• Sistem pendidikan yang siap pakai dan memiliki keterkaitan dengan sektor industri yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk pengembangan sistem pendidikan yang akrab teknologi informasi dari tingkat pendidikan terendah, serta kemudahan akses pendidikan tinggi hingga ke jenjang pendidikan tinggi yang akan meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
• Penguasaan teknologi industri yang tepat guna dalam mendukung resource based industry.
• Penguasaan teknologi informasi dan akses ke jalur informasi.
• Struktur industri yang kuat dan menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga mampu mengurangi tingkat ketergantungan pada luar negeri.
• Kesediaan lapangan kerja yang juga bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based).
• Pelayanan Kesehatan yang baik bagi seluruh rakyat, merupakan kunci bagi berjalannya roda perekonomian maupun pembangunan nasional.
• Sistem Pertahanan dan Keamanan yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, yang dapat memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.
• Sistem Pemerintahan yang efisien dan kredibel dalam menjalankan fungsinya.
• Sistem perekonomian yang transparan dengan memanfaatkan jalur akses ke pasar global maupun ke seluruh sumber daya yang diperlukan secara lebih efisien (multi source).
• Sistem sosial politik yang transparan dan bersih melalui pelaksanaan sistem demokrasi.
• Alur Pengeluaran Pemerintah dalam bentuk subsidi yang transparan pada sektor-sektor yang tepat guna.
• Peran perusahaan-perusahaan swasta yang lebih besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia.
• Sistem pendanaan dunia usaha yang tidak bertumpu pada pemilikan modal satu pihak ataupun hutang luar negeri, namun dengan memanfaatkan akses pendanaan dalam bentuk aliansi atau penyertaan modal yang akan mengurangi risiko serta kerentanaan bidang usaha terhadap gejolak.
• Sistem pendistribusian dan akses pasar internasional yang lebih baik.

Peran IPTEK Dalam Membangun Ketahanan Nasional
Penguasaan suatu bangsa akan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan karena dapat:
• Merupakan aset penting dalam pengembangan sektor perekonomian.
• Meningkatkan kualitas dan nilai sumber daya manusia di pasar tenaga kerja.
• Meningkatkan keunggulan daya saing produk dan jasa yang ditawarkan di pasar global.
• Meningkatkan nilai investasi suatu negara di pasar internasional.
• Membangun struktur industri nasional yang kuat.
• Meningkatkan nilai usaha di masa mendatang (future value) pada pasar saham.
• Membangun sistem perekonomian yang efisien tanpa adanya ekonomi biaya tinggi.
• Membangun akses pasar global yang efisien bagi setiap produk dan jasa dalam negeri.
• Mengurangi tingkat ketergantungan pada negara lain dengan menciptakan tingkat persamaan keberdayaan yang lebih seimbang (balance equality).
• Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat daya tahan bangsa.
Teknologi Utama penunjang industri dalam negeri yang perlu dikembangkan:
• Teknologi telekomunikasi – informasi.
• Teknologi penunjang industri yang bertumpu pada sumber daya yang dimiliki yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Arti Penting Teknologi Telekomunikasi – Informasi:
• Penunjang sistem pendidikan yang sesuai bagi negara kesatuan Indonesia yang berbentuk kepulauan.
• Penunjang terlaksananya sistem informasi yang transparan dalam segala aspek bernegara.
• Memperbesar peluang implementasi sistem multi resource bagi dunia usaha / industri untuk menghilangkan dampak ekonomi biaya tinggi.
• Membuka kesempatan akses ke pasar global bagi komoditas unggulan Indonesia secara lebih efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT).
• Membuka peluang bagi sistem pendanaan dunia usaha yang lebih efisien serta beresiko rendah (low risk).
• Mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya masyarakat ke arah tatanan masyarakat yang lebih modern, berwawasan luas dan dinamis.
• Menjadikan informasi lebih bernilai guna bagi masyarakat.
Teknologi Industri yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan:
• Teknologi pertanian dan peternakan yang modern dan handal, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta meningkatkan daya saing dan daya jual di pasar internasional, seperti bio-teknologi yang ramah lingkungan.
• Teknologi pengolahan hasil hutan.
• Teknologi pengolahan minyak bumi dan gas alam.
Aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bidang penguasaan IPTEK:
• Menunjang industri yang realistis, bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based).
• Memberikan nilai tambah yang tinggi (high added value) bagi setiap produk dan jasa yang dihasilkan.
• Memberi keunggulan daya saing bagi setiap produk dan jasa yang dihasilkan.
• Mengurangi tingkat ekonomi biaya tinggi dalam proses produksi.
• Ramah lingkungan.

Faktor penunjang implementasi IPTEK dalam membangun ketahanan nasional:
• Kebijakan pemerintah yang mendukung di segala sektor.
• Sistem / suasana yang kondusif bagi berkembangnya industri yang berdasarkan pada penguasaan teknologi, seperti industri telekomunikasi – informasi.
• Kebijakan dan subsidi di bidang pendidikan yang akrab dengan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
• Dukungan pemerintah pada pemberdayaan sektor perdagangan internasional yang efisien.
• Program pembudayaan sarana media informasi maupun pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk lebih memberdayakan masyarakat.
• Dorongan pemerintah untuk merangsang sektor swasta lebih mengembangkan sistem pelatihan, penelitian dan pengembangan (R&D), seperti dalam bentuk pemberian intensif atau keringanan pajak bagi sektor swasta yang menanamkan investasi yang cukup besar di bidang R&D.
• Peran sektor swasta dalam mengembangkan bidang R&D serta memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah.

Upaya Bangkit dari Krisis
Tidak mudah untuk memulihkan kondisi bangsa dan negara dari krisis yang berkepanjangan.
Era Globalisasi dapat mempercepat upaya bangkit dari krisis karena:
• Terbukanya peluang pasar yang sangat besar bagi setiap produk dan jasa dalam negeri yang memiliki keunggulan daya saing dan nilai tambah yang tinggi.
• Terbukanya akses ke pasar global melalui pengusaan teknologi telekomunikasi – informasi yang berkembang pesat.
• Terbukanya peluang yang lebih besar untuk sistem pendanaan maupun akses ke sumber daya (multi resource) yang lebih efisien serta berisiko rendah.

Beberapa upaya yang diperlukan untuk dapat segera bangkit dari Krisis:
• Skala prioritas pada sektor-sektor maupun industri-industri tertentu yang tepat guna, bertumpu pada sumber daya yang dimiliki serta memberi nilai tambah yang tinggi (high added value).
• Kebijakan-kebijakan yang menunjang tingkat pertumbuhan perekomonian serta menjamin berlangsungnya laju pembangunan dan pertumbuhan nasional, baik dalam bentuk kebijakan moneter, fiskal maupun kebijakan sektor riil, termasuk iklim usaha yang kondusif.
• Sistem pelaksanaan dan pengawasan yang transparan dalam segala sektor untuk menjamin kestabilan kondisi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
• Memanfaatkan era globalisasi sebagai momentum yang tepat untuk segera bangkit dari krisis dengan memanfaatkan akses ke pasar internasional.

Bangkitnya Perekonomian dan Ketahanan Nasional
• Tingkat kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah serta pada pemerintahan mulai pulih. Ditandai dengan:
- menurunnya tingkat laju inflasi
- menurunnya tingkat suku bunga yang membangkitkan kembali gairah kegiatan perekonomian.
- nilai mata uang rupiah yang berangsur relatif stabil
- tingkat pertumbuhan yang beranjak

Langkah Strategis Untuk Menjamin Ketahanan Nasional
Sektor-sektor yang perlu mendapat prioritas dan perhatian utama:
• Sektor pendidikan yang akrab dengan teknologi informasi.
• Sektor Kesehatan. Tingginya tingkat harapan hidup sangat diperlukan untuk menunjang produktivitas dan tingkat kemampuan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian bangsa.
• Sektor Kesejahteraan Rakyat. Hal ini dapat ditunjang dengan pemberian subsidi pada sektor-sektor yang tepat guna seperti sektor pendidikan, kesehatan dan penelitian maupun pengembangan infrastruktur yang berdampak langsung bagi pengingkatan kesejahteraan rakyat.
• Sektor Industri penunjang kesejahteraan rakyat yang bertumpu pada sumber daya yang dimiliki (resource based industry) serta penguasaan teknologi tinggi.

Langkah-langkah Strategis Bisnis dalam upaya menjaga dan menjamin ketahanan nasional:
• Menjaga kestabilan moneter.
• Menjalankan kebijakan-kebijakan yang tepat baik dalam sektor moneter, fiskal maupun sektor riil yang menunjang pulihnya perekonomian bangsa.
• Menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan sistem persaingan yang sehat dalam dunia industri strategis untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.
• Meningkatkan kemampuan manajemen para pelaku usaha dalam menjalankan dunia usaha.
• Membudayakan etika bisnis serta membenahi perangkat hukum dalam menjamin kepastian berusaha di Indonesia, khususnya bagi para investor asing.
• Memfokuskan pengeluaran pemerintah (subsidi) pada sektor-sektor yang tepat guna.
• Meningkatkan kemampuan dalam bidang penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang dapat menunjang pengembangan resourced based industry.
• Mengembangkan jaringan infrastuktur yang baik untuk menunjang pengembangan resourced based industry.
• Mengembangkan kebijakan yang mendukung maupun jaringan telekomunikasi informasi untuk memperluas dan mempermudah akses pasar global bagi peningkatan daya saing Indonesia.

Langkah-langkah strategis guna mengurangi tingkat ketergantungan perekonomian Indonesia pada luar negeri:
• mengembangkan resourced based industry yang memiliki keunggulan teknologi serta meningkatkan daya saing komoditas ekspor untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada komponen impor, guna menghindari defisit transaksi berjalan
• Membuka lapangan kerja untuk mengurangi larinya tenaga kerja terampil dan berkualitas di Indonesia ke luar negeri.
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penguasaan IPTEK, beralih dari teknologi perakitan ke teknologi manufaktur – produksi.
• Meningkatkan kebijakan yang mendukung pengembangan bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan (R&D), khususnya pada pengembangan dan penguasaan teknologi yang tepat guna yang dapat mendukung resource based industry, guna memperkuat industri nasional. Saat ini Indonesia termasuk negara yang sangat sedikit membelanjakan pendapatannya di bidang pengembangan dan penelitian (hanya 0,25 % dari GNP) di bandingkan dengan negara-negara ASEAN maupun ASIA lainnya, seperti Malaysia (0,70 % dari GNP), Korea (1,5 %) dan Jepang (3,2 %).
• Mengatur kebijakan dan peraturan yang mendukung pengembangan industri telekomunikasi – informasi serta perdagangan internasional yang efisien.
• Mengurangi tingkat ketergantungan pada hutang luar negeri dengan melakukan sistem pendanaan yang tidak bertumpu pada kepemilikan satu pihak dan yang beresiko rendah.
• Membuka akses penguasaan sumber daya produksi maupun pasar global yang efisien.
• Membudayakan penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi sektor perdagangan di masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi (ICT) dengan harga yang terjangkau.
• Menyediakan sarana-sarana informasi yang terjangkau bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat bisnis, tanpa kecuali, bagi semua lapisan.